Guru Tidak Siap dengan Kurikulum Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurikulum pendidikan nasional yang baru akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah karena sebagian besar guru tidak siap. Ketidaksiapan guru itu tidak hanya terkait urusan kompetensinya namun juga karena rumusan kurikulum yang tidak kunjung disosialisasikan oleh pemerintah.

Guru-guru SD terutama di pedalaman akan kesulitan mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat apalagi metode tematik integratif dalam waktu singkat.

-- Sulistyo

Untuk mengatasi hal itu pemerintah didesak untuk membuat grand design yang jelas agar konsepnya tidak ditangkap secara parsial atau malah disalahmengerti. Grand design itu antara lain esensi dan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan hingga implementasi secara bertahap melalui proyek percontohan.
Masukan-masukan itu dikemukakan para rektor Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan swasta dan Persatuan Guru RI (PGRI) saat rapat dengar pendapat umum dengan komisi X DPR-RI, Kamis (10/1/2013) di Jakarta.
Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengemukakan hampir semua pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia tidak pernah berhasil karena faktor implementasi. Dengan kata lain, faktor guru.
Ia khawatir kali ini juga akan sama saja. Guru tidak siap bukan karena kualitas kompetensinya melainkan karena banyaknya masalah yang membuat guru frustasi. Seperti urusan sertifikasi dan tunjangan guru.
"Guru-guru SD terutama di pedalaman akan kesulitan mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat apalagi metode tematik integratif dalam waktu singkat," kata Sulistiyo.
Pada kesempatan itu pula Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sunaryo Kartadinata menekankan pentingnya proses pembelajaran. Untuk itu, pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan kecakapan atau kompetensi guru. Guru tidak bisa hanya berpegang pada ketentuan baku yang harus dilakukan saat mengajar dan mengevaluasi.
"Proses yang penting agar guru bisa improvisasi. Munculnya improvisasi itu tergantung pada kepiawaian guru dalam mengajar," kata Sunaryo.
Untuk memastikan hal itu Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bedjo Sujanto mengatakan guru harus selalu dikawal agar setiap saat dapat meningkatkan kompetensinya. Masalah utama di dunia pendidikan, kata Bedjo, tidak terletak pada kurikulum melainkan guru sebagai pelaksana di lapangan.
"Masalah pendidikan kita ada pada guru. Karena itu kompetensinya harus ditingkatkan. Fakta yang ada, mayoritas guru tidak mau tahu dengan prinsip proses pembelajaran. Mereka hanya terima jadi saja sehingga ketika ada perubahan kurikulum, mereka bingung," kata Bedjo.
LPTK siap Untuk menyiapkan guru yang siap mengimplementasikan kurikulum yang baru, Sunaryo mengingatkan hal itu juga tergantung pada kesiapan sistem. Hanya dengan begitu para calon guru dan guru akan mampu memahami kurikulum secara utuh.
"Masalahnya bukan siap atau tidak siap LPTK tapi sistemnya. Bangun pola pikir tentang pendidikan secara utuh," ujarnya.
Untuk calon guru, kata Bedjo, mereka selalu disiapkan dengan kurikulum yang ada sehingga akan mampu beradaptasi di lapangan.
Sosialisasi dan penyiapan guru untuk beradaptasi di lapangan membutuhkan waktu yang lama. Guru atau calon guru bisa saja melaksanakan kurikulum yang baru tanpa sosialisasi yang utuh dan penyiapan matang. "Bisa saja jalan tetapi akan sangat lambat," ujarnya.
Menanggapi masukan-masukan dari rapat dengar pendapat di DPR itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan pihaknya memang belum selesai menyiapkan guru karena akan berlangsung selama enam bulan. "Memang belum kita lakukan. Ini baru masuk tahap sosialisasi," ujarnya.

Guru Honorer Belum Alami Perbaikan Nasib

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru, profesi yang semestinya mulia karena menyiapkan generasi masa depan bangsa, namun kenyataannya berbalik. Status sebagai guru honorer ada di banyak sekolah karena sekolah-sekolah tidak memiliki guru tetap, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo di JAkarta, Kamis (10/1/2013), mengatakan jumlah guru honorer sekitar satu juta di sekolah negeri dan swasta. Mereka memiliki beban kerja penuh, namun kesejahteraan tidak terjamin. Untuk guru honorer yang hanya mendapat gaji dari sekolah, pendapatan guru honor bervariasi mulai Rp 150.000 hingga di bawah Rp 1 juta.

Untuk itu, kata Sulistiyo, PGRI memperjuangkan adanya peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Tidak tetap/honorer penetapan penghasilan minimal guru non-PNSyang mengatur gaji minimal guru honor. Hal ini untuk melindungi guru suapaya bisa mendapat gaji yang layak. Apalagi pemerintah menetapkan gaji guru psn yang baru minimal Rp 2 juta/bulan.

Guru honor tidak mendapatkan jaminan kesehatan, apalagi jaminan perlindungan hari tua. Untuk itu, jika sekolah tidak mampu membayar gaji minimal yang ditetapkan, pemerintah harus mensubsisi lewat APBN.

"Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum tuntas. Padahal, sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No 56/2012 yang disahkan Mei lalu, tetapi implementasinya belum ada kejelasan," kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia.
Ani menyebutkan, pada pendataan tahun 2005 tercatat sekitar 300.000 guru honor yang diangkat sekolah/komite. Itu pun ternyata banyak data yang dimanipulasi. Saat ini sudah tercatat lebih dari satu juta guru honorer.

Guru Ngaji dan Petugas Pencatat Nikah Terima Insentif

Stabat, (Analisa). Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyerahkan dana insentif kepada 8.000 orang yang tergabung dalam forum IGPTQ, IGRA, MDA, guru MA dan P3N yang dianggarkan melalui APBD sebesar Rp7,7 miliar dan secara pribadi juga menyumbangkan 8.339 paket minyak makan dan gula pasir senilai Rp 400 juta.

"Apa yang bapak-ibu lakukan selama ini bernilai sangat positif mendukung program dan visi Pemkab khusunya dalam bidang religius" kata Bupati Ngogesa seraya menyampaikan terima kasihnya atas pengabdian dan pengorbanan para guru yang ikhlas dan tanpa pamrih ketika hadir dalam acara silaturahim dan pembinaan guru-guru TPQ, MDA, RA, MA dan P3N se Kabupaten Langkat di Gedung olah-raga Stabat, Rabu (26/12).

Bupati mengaku bahagia berada di tengah-tengah para guru ngaji yang datang dari pelosok Desa dan Kelurahan yang selama ini secara ikhlas berbuat untuk mencerdaskan bangsa melalui pembelajaran membaca alquran, cara beribadah dan bagaimana hidup berbudi serta berakhlaq.

"Sungguhpun apa yang diberikan belum dapat memuaskan hati karena keterbatasan anggaran, InsyaAllah tahun akan kami perjuangkan untuk lebih ditingkatkan," serunya disambut meriah ribuan guru yang memadati gedung itu.

Ketua IGPTQ KH Abdurrahman mewakili rekannya para ketua forum guru TPQ lainnya menyampaikan rasa haru dan terima kasih mereka atas kepedulian Bupati Ngogesa terhadap para tenaga pendidik sukarela itu.

Kakankemenag Langkat Drs HT Darmansyah, MA mengatakan para guru TPQ yang tergabung dalam berbagai forum tersebut merupakan ujung tombak pemerintah, khususnya Kementrian Agama dalam menjalankan pengabdian sebagai pengawal moral bangsa dalam membina keagamaan yang kiranya sejalan dengan visi bupati dalam mewujudkan masyarakat Langkat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri.

Ustadz Drs H Amhar Nasution, MA dalam tausyiahnya menjelaskan, bila umat cinta terhadap alquran seperti yang diajarkan para guru TPQ, akan diberikan Allah berkah dalam kehidupan mereka.

Dia mengajak para guru untuk mencontoh kepedulian serta keikhlasan bupati dalam berbuat demi kepentingan bersama.